Selamat datang di situs resmi Lembaga Dakwah Nahdaltul Ulama Sumenep
LDNU SUMENEP

Membaca Kitab kitab Tentang Bid'ah

Oleh: KH. Ahmad Halimy, SE., M.Pd.I. (Sekretaris Lembaga Dakwah NU Kab. Sumenep)

Membaca kitab kitab tentang bid'ah karya Syaikh Abdul Ilah Arfaj, Syd. Abdullah Mahfudh al Haddad, Syd. Abdullah al Ghumari, Syaikh Saif al Ashri dan Syaikh Abdul Fattah Al Yafii akan memberikan kita pemahaman yang lebih luas tentang pemahaman ulama' tentang bid'ah. 
Secara umum kesimpulan saya :
1. Bid'ah dalam arti bahasa (yakni perkara baru) telah ada sejak masa Nabi, dan sikap Nabi terhadapnya beragam. 
ada yang positif (memuji, menganjurkan bahkan menyebutnya sebagai sunnah). Seperti sikap Nabi terhadap doa i'tidal seorang sahabat, terhadap sahabat yang meruqyah dengan al Fatihah, sahabat Bilal yang berwudlu' setiap akan adzan dan sholat dua rakaat setelah wudlu', sahabat Khubaib yang sholat 2 rakaat sebelum dihukum mati, sahabat sahabat yang berkumpul untuk berdzikir dan sikap Nabi terhadap sahabat mengimami dengan selalu membaca Surat Al Ikhlash. 
ada yang negatif (melarang, mengecam hingga cuma menegur), seperti sikap Nabi yang menyalahkan sahabat yang mengimami lama, atau sholat sampai diikat untuk menahan kantuk, atau sahabat yang bertekad tak menikah, tak tidur malam dan berpuasa seumur hidup. 
ada juga yang netral  (membiarkan), seperti sikap Nabi pada sahabat Kholid bin Walid yang makan biawak Arab. 
Sayyid Abdullah Mahfudh Al Haddad merinci beragam riwayat soal sunnah Nabi menghadapi bid'ah ini dalam kitab beliau as Sunnah wal Bid'ah. 
Semua riwayat ini sebenarnya adalah dalil yang sangat kuat tentang adanya bid'ah hasanah dan bid'ah sayyiah, bahkan mubahah. 
Semua riwayat ini sebenarnya juga menegaskan bahwa melarang perkara baru hanya karena dia baru, adalah sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Nabi dalam menghadapi bid'ah alias perkara baru. Jadi ini adalah sebuah bid'ah dalam menyikapi bid'ah.
2. Makna bid'ah dalam kullu bid'ah dlolalah adalah makna istilahi alias terminologis. Bukan makna bahasa. Lalu apa makna istilah untuk bid'ah?  
Di sini ada beragam pendapat. 
Namun sepertinya kebanyakan ulama' menyepakati definisi Imam Syafi'iy. Beliau menyatakan bahwa bid'ah yang dimaksud dalam hadits itu adalah bid'ah sayyiah, yaitu : sesuatu yang bertentangan dengan al Qur'an dan Sunnah.
Definisi ini tentu saja akan berbeda implikasinya dengan definisi yang sekarang dipegang salafi kontemporer : bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada dalam sunnah. Definisi yang sebenarnya lebih dekat dengan makna bahasa, yang kalau tak dibatasi akan menjadikan barang baru seperti HP,  mobil dan sebagainya sebagai bagian dari bid'ah. Maka mereka lalu mengembangkan pembagian baru : bid'ah dalam urusan ibadah dan non ibadah. Satu pembagian kontemporer yang tak dikenal di masa salaf. 
Dengan definisi ini maka salafi kontemporer akan menolak suatu perkara hanya dengan dalil tak dilakukan di zaman Nabi, walaupun mereka tak bisa sepenuhnya konsisten dengan sikap ini. 
Ulama' mayoritas ikut definisi Imam Syafii. Setiap perkara baru akan diuji : apakah sesuai dengan Qur'an Sunnah atau bertentangan dengan Qur'an Sunnah, bukan apakah ada atau tidak ada dalam sunnah 
Di sinilah ijtihad berkmbang, dan Islam menjadi luas dan luwes. Pemahaman inilah yang menurut hemat saya sesuai dengan pemahaman Nabi dan para salaf. Sementara pemahaman pertama sebenarnya banyak dibangun berdasar pendapat ulama' kholaf seperti Ibn Taimiyah dan asy Syathibi. 
WalLahu a'lam
Read More
LDNU SUMENEP

Makan Lesehan ala NU Perkuat Rasa Kekeluargaan


Seba serbi kegiatan dalam organisasi memang tidak bisa dianggap sebelah mata. Acara ramah tamah pasca peringati harlah NU yang ke-96 yang diselenggarakan PCNU kabupaten Sumenep terlihat sederhana tetapi penuh kebersamaan dan rasa kekeluargaan. Sebagaimana dituturkan Fuadi salah satu panitia harlah, bahwa pemilihann ramah tamah melalui makan bersama dengan cara lesehan dengan alas daun memang sengaja dipilih untuk menghadirkan kembali suasana NU jaman dulu yang penuh kebersamaan dan kesedeharnaan.

Suasana berbaur tanpa ada pembeda-bedaan peserta harlah tampak pada penutupan harlah sabtu siang 23 Maret 2019 yang berjalan sukses dilantai I Graha PCNU Sumenep. Ditemani nasi jagung ikan tongkol dan lauk seadanya, peserta dengan lahap menikmati hidangan yang disediakan panitia.

Peserta yang merupakan Pengurus Cabang NU Sumenep dari mulai syuriah, tanfidziyah, lembaga, banom dan siswa SMP NU Sumenep seolah tidak canggung dengan masakan yang disajikan. Salah satu pengurus menanggapi dengan menggunakan Bahasa Madura dalam selorohnya, aneka de’erannah oreng NU onggu (makanan seperti ini adalah makanan ala NU), selain nasi jagung dan lauknya ala NU penyajiannyapun lesehan.

Semoga melalui agenda-agenda silaturrahim dalam bentuk peringatan harlah dan peringatan-peringatan lainnya di NU akan menambah kecintaan kepada ulama terutama khidmah wathaniyah ditengah rongrongan organisasi dan oknum yang tidak menginginkan pancasila dan NKRI Berjaya.

Read More
LDNU SUMENEP

Pesantren Ujung Tombak NU menjaga Keutuhan NKRI

Sabtu, 16 Rajab 1440 H bertepatan 23 Maret 2019 PCNU Kabupaten Sumenep laksanakan peringatan Harlah NU Ke-96. Bertempat dilantai II gedung PCNU Sumenep acara yang dikemas dalam bentuk khatmil qur'an, istighasah dan refleksi berjalan penuh khidmah diikuti oleh pengurus PC, Lembaga dan banom dan siswa dilingkungan Nahdlatul Ulama Sumenep.

Peringatan Harlah NU yang mengangkat tema "Memperkuat Khidmah Wathaniyah untuk Meneguhkan NU sebagai Elemen Utama Bangsa" dimulai sejak pukul 08.00 WIB. Dilanjut dengan sambutan Ketua PCNU Kabupaten Sumenep pada pukul 10.30. Dalam sambutannya, beliau mengingatkan peranan pesantren dan organ terbawah untuk terus berkiprah dimasyarakat, sehingga hal-hal yang terus merongrong keutuhan NKRI dapat dicegah.

Ditutup dengan refleksi yg disampaikan oleh Dr. KH. Syafraji pada pukul 10.40 yang menitik beratkan penguatan ideologi dan histori berdirinya NU. Munculnya elemen-elemen yang terus merongrong dan menggempur keutuhan NKRI dari berbagai sisi perlu terus dibendung dan dihadapi, sehingga NKRI dan Pancasila tetap utuh, sebagaimana dituturkan KH. Syafraji dalam refleksi dilantai II kantor PCNU sumenep.
Read More
LDNU SUMENEP

Nahi Munkar menghadapi Narkoba

Bahtsul Masil PCNU Sumenep yang dilaksanakan Sabtu, 18 Jumadits Tsaniyah 1440 H./23 Pebruari 2019 M bertempat di PP. NASY'ATUL MUTA'ALLIMIN Gapura memperoleh beberapa hasil bahasan. Musyawarah yang diikuti oleh beberapa ulama' yang telah ditetapkan pada daftar dibawah ini:
Mushahhih  : KH. Hafidzi Syarbini
                      Dr. KH. A. Shafraji, M. Pd. I
Muharrir     : KH. Zainur Rahman Hammam, S. Ag
                      K. Bahrul Widad Suyuthi

Pimpinan Sidang  : Ust. Zainal Abidin, M. Pd. I
Notulen.      : Ust. Ahmad Fauzan

Deskripsi Masalah : Maraknya penggunaan narkotika dan obat terlarang lainnya semakin tak terbendung. Hal itu terbukti dengan semakin massifnya pendistribusian barang tersebut di kalangan anak-anak remaja. Secara khusus, Jawa Timur pernah dinyatakan sebagai daerah provinsi dengan persebaran narkoba terbesar ke-2 di tingkat nasional dengan jumlah total pengguna sebanyak 1.145.839 pengguna. Padahal larangan penyalahgunaan narkotika sudah ditegaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, bahkan ada lembaga Negara yang secara khusus menangani kasus-kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Namun ironisnya, penanganan kasus narkoba tampak kurang serius dan tuntas hingga ke akar-akarnya. Masyarakat justru dikejutkan dengan pengakuan terpidana mati kasus narkoba, Fredy Budiman yang secara terang-terangan mengungkapkan bahwa selama beberapa tahun bekerja sebagai penyelundup, ia terhitung menyetor Rp 450 Miliar ke BNN dan 90 Miliar ke oknum pejabat Mabes Polri.
Pertanyaan :
a. Dalam konteks kewajiban amar ma’ruf nahi mungkar, apakah dibenarkan masyarakat bersikap apatis (tidak peduli) dalam mencegah penggunaan obat-obat terlarang dengan alasan sudah ada aparat penegak hukum yang bertanggung jawab ?
b. Bagaimana konteks amar ma’ruf nahi mungkar yang harus direalisasikan oleh umat islam dalam menanggulangi maraknya kejahatan distribusi obat-obat terlarang ini ?
Sail: LBM MWC NU Gapura

Jawaban
a. Tidak dibenarkan, karena setiap orang mukmin berkewajiban mencegah kemungkaran sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, minimal mengingkari kemungkaran tersebut.
الغنية لطالبي طريق الحق- (ج 1 / ص 51)
فالمنكرون ثلاثة اقسام قسم يكون انكارهم باليد وهم الائمة والسلاطين والقسم الثانى انكارهم بالسان دون اليد وهم العلماء والقسم الثالث انكارهم بالقلب وهم العامة
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 4 / ص 4)
وأما صفة النهي عن المنكر ومراتبه فضابطه قوله صلى الله عليه وسلم " فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه " فعليه أن يغير بكل وجه أمكنه ولا يكفي الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد ولا تكفي كراهة القلب لمن قدر على النهي باللسان وقد سبق في كتاب الغصب صفة كسر الملاهي وجملة متعلقة بالمنكرات وينبغي أن يرفق في التغيير بالجاهل وبالظالم الذي يخاف شره فإن ذلك أدعى إلى قبول قوله وإزالة المنكر وإن قدر على من يستعين به ولم يمكنه الاستقلال استعان ما لم يؤد ذلك إلى إظهار سلاح وحرب فإن عجز رفع ذلك إلى صاحب الشوكة وقد تقدم هذا في كتاب الصيال فإن عجز عن كل ذلك فعليه أن يكرهه بقلبه
b. Konsep amar ma’ruf nahi mungkar dalam kasus maraknya kejahatan distribusi obat-obat terlarang sama dengan kemungkaran lain. Salah satu tahapan yang bisa ditempuh antara lain:
1. Memperkenalkan /memberi tahu (tentang norma agama yang berisi larangan-keharaman)
2. Menasihati (dengan ucapan yang lemah lembut)
3. Memberikan peringatan keras  (tanpa menggunakan kata yang keji dan kotor)
4. Mencegah dengan tindakan yang nyata semisal pemberian sangsi, dsb (jalan yang  ditempuh tentu harus sesuai prosedur hukum yang berlaku)
إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 177)
الباب الرابع في أمر الأمراء والسلاطين ونهيهم عن المنكر. قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وأن أوله التعريف، وثانيه الوعظ، وثالثه التخشين في القول، ورابعه المنع بالقهر في الحمل على الحق بالضرب والعقوبة. والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما: التعريف والوعظ. وأما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان، فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر، ويكون ما يتولد منه من المحذور أكثر، وأما التخشين في القول كقوله: يا ظالم يا من لا يخاف الله وما يجري مجراه فذاك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره لم يجز، وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز بل مندوب إليه. فلقد كان من عادة السلف التعرض للأخطار والتصريح بالإنكار من غير مبالاة بهلاك المهجة والتعرض لأنواع العذاب لعلمهم بأن ذلك شهادة

Read More
LDNU SUMENEP

Fiqih Agraria: Pembatasan Kepemilikan Tanah menjadi Hak Pemerintah

Bahtsul Masil PCNU Sumenep yang dilaksanakan Sabtu, 18 Jumadits Tsaniyah 1440 H./23 Pebruari 2019 M bertempat di PP. NASY'ATUL MUTA'ALLIMIN Gapura hasil beberapa kajian. Kajian yang diikuti oleh beberapa ulama' yang telah ditetapkan pada daftar dibawah ini:
Mushahhih  : KH. Hafidzi Syarbini
                      Dr. KH. A. Shafraji, M. Pd. I
Muharrir     : KH. Zainur Rahman Hammam, S. Ag
                      K. Bahrul Widad Suyuthi

Pimpinan Sidang  : Ust. Zainal Abidin, M. Pd. I
Notulen.      : Ust. Ahmad Fauzan
A. Kepemilikan dan Penguasaan Tanah (Fiqh Agraria)
Deskripsi: Persoalan agraria yang menyangkut masalah pembagian, peruntukan, dan pemilikan lahan, hingga kini menjadi isu panas yang tak kunjung selesai. Fakta adanya monopoli kepemilikan, pengelolaan yang berdampak pada pencemaran lingkungan, alih fungsi dan pemanfaatan lahan hingga kasus konflik sumber daya alam (SDA) menjadi pelengkap masalah yang sulit dipecahkan.
Oleh karena itu, mencari solusi yang paling feasible (mungkin dan dapat dikerjakan) atas sekian masalah tersebut harus segera ditemukan. Apalagi jika bicara pentingnya  paradigm pembangunan (mind-set) yang terkait dengan tata kelola agraria yang bermuara pada ketahanan pangan, terhindarnya dari potensi bencana serta masa depan ekonomi warga dan anak cucu di masa mendatang.
Dengan pertimbangan inilah, selain membutuhkan solusi kebijakan, perlu juga ditemukan jawaban fiqh atas masalah agraria ini mengingat kehadiran konsep Islam diharapkan bisa menjadi dasar moral dan refrensi hukum atas kebijakan yang memberikan maslahat dan menghindarkan mafsadat.
Pertanyaan:
a.Bagaimana ketentuan Islam untuk dapat memiliki dan menguasai tanah ?
b.Apakah ada batasan hak milik terhadap tanah, mengingat kebutuhan tanah semakin meningkat sementara ketersediaan tanah semakin sempit sehingga tidak terjadi ketimpangan kepemilikan tanah ?
c.Bolehkah negara memberikan batasan pengelolaan tanah yang dikuasai secara pribadi atau kelompok, semisal dengan pertimbangan ekologi dan karifan budaya lokal ?
Jawaban :
a. Islam menentukan delapan cara untuk memiliki dan menguasai tanah, yaitu (1) pewarisan (2) mu’awadhah (semisal akad jual beli) (3) hibah (4) wasiat (5) waqaf (6) shadaqah (7) ghanimah (8) ihyaul mawat
المجموع - (ج 15 / ص 208(
أما العامر فلاهله الذى قد ملكوه بأحد أسباب التمليك وهى ثمانية: 1 - الميراث 2 - المعاوضات 3 - الهبات 4 - الوصايا 5 - الوقف 6 - الصدقات 7 - الغنيمة 8 - الاحياء. فإذا ملك عامرا من بلاد المسلمين بأحد هذه الاسباب الثمانية صار مالكه له ولحريمه ومرافقيه من بناء وطريق ومسيل ماء وغير ذلك من مرفق العامر التى لا يستغنى العامر عنها فلا يجوز ان يملك ذلك على أهل العامر باحياء ولا غيره فمن أحياه لم يملكه.
b. Dalam konsep fiqh tidak ditemukan pembatasan hak kepemilikan tanah dengan ukuran tertentu, namun negara boleh memberikan batasan, larangan hingga pencabutan kepemilikan dengan pertimbangan maslahat dan keadilan.
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 6 / ص 377)
وكذلك يحق للدولة التدخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة، سواء في أصل حق الملكية، أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام، كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية، ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيوداً على الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات، فيحددها بمقدار معين، أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 6 / ص 377)
كذلك يحق للدولة التدخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة، سواء في أصل حق الملكية، أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام، كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية، ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيوداً على الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات، فيحددها بمقدار معين، أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها (3) إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين (4) .
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 6 / ص 378)
ومن المقرر عند الفقهاء أن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه، فيصبح ما تجاوزه أمراً محظوراً، فإن طاعة ولي الأمر واجبة بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء:59/4] وأولو الأمر في السياسة والحكم: الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وأبو هريرة، وقال الطبري: إنه أولى الأقوال بالصواب. ومن أمثلة تدخل ولي الأمر في الملكية: ما روي محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين أنه قال: «كان لسمرة بن جندب نخل في حائط (أي بستان) رجل من الأنصار، وكان يدخل هو وأهله فيؤذيه، فشكا الأنصاري ذلك إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فقال رسول الله لصاحب النخل: بعه، فأبى، فقال الرسول: فاقطعه، فأبى، فقال: فهبه ولك مثله في الجنة، فأبى، فالتفت الرسول إليه وقال: أنت مضار، ثم التفت إلى الأنصاري، وقال: اذهب فاقلع نخله» (1) ففي هذه الحادثة ما يدل على أن النبي صلّى الله عليه وسلم لم يحترم الملكية المعتدية، وهو القائل في القضاء في حقوق الارتفاق: «لا ضرر ولا ضرار»
(الفقه الإسلامي وأدلته , 6 , 430)
 وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُقْطِعَ مِنَ الْمَوَاتِ إِلَّا مَا قَدَرَ الْمُقْطَعُ عَلَى إِحْيَائِهِ؛ لِأَنَّ فِي إِقْطَاعِهِ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا الْقَدْرِ تَضْيِيقاً عَلَى النَّاسِ فِي حَقٍّ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمْ ، مِمَّا لَا فَائِدَةَ فِيهِ،فَيَدْخُل بِهِ الضَّرَرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
c. Boleh (mengacu pada jawaban b)
Read More
LDNU SUMENEP

Hukum Merampas Barang PKL


Deskripsi
Sebagai imbas dari keterpurukan ekonomi dan banyaknya pengangguran ditingkat lapisan masyarakat bawah, serta kebutuhan untuk menyambung hidup dan menafkahi keluarga sudah semakin mendesak, mau tidak mau mereka harus berusaha keras untuk meraih sesuap nasi dengan jalan apapun, termasuk dengan cara melanggar aturan.
Di lain pihak, pemerintah memiliki perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban dan keindahan kota. Untuk mengawal undang-undang di atas pemerintah melalui departemen dalam negeri telah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang secara legal dan resmi diberi tugas untuk menertibkan para pelanggar yang merusak keindahan tata kota dengan cara operasi penertiban.
Dalam operasi penertiban tidak jarang terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak aparat Satpol PP terhadap PKL, karena keengganan mereka untuk angkat kaki dari tempat terlarang berjualan.
Menurut para petugas, mereka telah mengingatkan kepada para PKL untuk segera meninggalkan tempat tersebut jauh hari sebelum pelaksanaan penertiban, namun mereka tetap saja memilih bertahan di tempat mangkalnya. Selain itu juga sering ditemukan perampasan dan penyitaan barang-barang milik PKL, seperti lapak, untuk diangkut ke mobil Satpol PP dan dibawa ke kantor dinas mereka. Jalan tengah sebagai sebuah solusipun telah dipersiapkan oleh pihak pemerintah, yaitu dengan cara relokasi ke tempat baru yang secara khusus diperuntukkan bagi mereka. Tetapi mereka tetap bersikukuh dan tidak mau direlokasi dengan alasan bahwa lahan baru tersebut tidak strategis, alias sepi dari pengunjung. (PCNU Kota Surabaya)
Pertanyaan: 
Bagaimanakah hukum Satpol PP yang menertibkan PKL dengan cara merusak/mengambil barang yang pada akhirnya tidak dikembalikan?
Jawaban:
Dalam upaya penertiban bangunan permanen liar yang berdiri diatas tanah bahu jalan, bantaran sungai, atau lahan milik pemerintah, petugas yang berwenang diperbolehkan membongkar bangunan tersebut setelah upaya damai tidak tercapai. Sedangkan memanfaatkan bahu jalan atau bantaran sebagai tempat berjualan tanpa mendirikan bangunan permanen, hukumnya diperbolehkan selama tidak mengganggu pada fungsi jalan atau bantaran sungai, untuk itu pemerintah berhak mengaturnya atau melarang jika mengganggu pada fungsi jalan atau bantaran sungai.
Adapun mengmbil/merampas barang milik pedagang, hukumnya haram.


﴿ الحاوي للفتاوي للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 1 / 153-154 ( ط/دار الفكر )
وقال الماوردي في الأجكام السلطانية : أما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرقات فهو موقوف على  نظر السلطان . وفي حكم نظره وجهان : أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدي ومنعهم من الإضرار والإصلاح بينهم عند التشاجر , وليس له أن يقيم جالسا ولا أن يقدم مؤخرا , ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق . والوجه الثاني أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحا من إجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه وتقديم من يقدمه كما يجتهد في أموال بيت المال وإقطاع الموات ولا يجعل السابق أحق وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا . وإذا تركهم على التراضي كان السابق منهما إلى المكان أحق به من المسبوق إنتهى والوجه الثاني الذي ذكر في الروضة أنه الأصح فانظر كيف صرح الماوردي بأن السابق لايجعل أحق على هذا الوجه تقديما لإقطاع الإمام

﴿ أسنى المطالب 5 / 495 ( ط/دار الكتب العلمية )
( ولو أقطعه إياه الإمام ) ارتفاقا ( جاز ) أي وللإمام أن يقطع بقعة من الشارع لمن يرتفق فيها بالمعاملة ; لأن له نظرا واجتهادا في أن الجلوس فيه مضر , أو لا ولهذا يزعج من رأى جلوسه مضرا ( لا ) إن أقطعه ( بعوض ) عبارة الروضة : وليس للإمام ولا لغيره من الولاة أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس , والبيع ونحوه في الشوارع عوضا بلا خلاف ( ولا ) إن أقطعه ( تمليكا ) وإن فضل عن حاجة الطروق ومن هنا لا يجوز بيع شيء منه وما يفعله وكلاء بيت المال من بيع ما يزعمون أنه فاضل عن حاجة المسلمين باطل ; لأن البيع يستدعي تقدم الملك وهو منتف ولو جاز ذلك لجاز بيع الموات ولا قائل به نبه عليه السبكي.
حاشية عميرة ج 3  ص  90
فَرْعٌ : حَرِيمُ النَّهْرِ كَالنِّيلِ مَا تَمَسُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ فِي الِانْتِفَاعِ بِهِ كَإِلْقَاءِ الْأَمْتِعَةِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهُ عِنْدَ حَفْرِهِ أَوْ تَنْظِيفِهِ , فَيَهْدِمُ مَا يَبْنِي فِيهِ وَلَوْ مَسْجِدًا كَمَا عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ , وَإِنْ بَعُدَ عَنْهُ النَّهْرُ جِدًّا بِحَيْثُ لَا يَصِيرُ مُحْتَاجًا إلَيْهِ فِيهِ كَمَا مَرَّ وَكَذَا فِي الْقَرْيَةِ وَغَيْرِهَا , وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ مَنْعُ مَنْ يَتَعَاطَى بِنَاءً أَوْ نَحْوَهُ بِجَانِبِ النِّيلِ أَوْ الْخَلِيجِ أَوْ غَيْرِهِ كَمَوَارِدِ الْمَاءِ وَمُصَلَّى الْأَعْيَادِ فِي الصَّحْرَاءِ وَنَحْوِهَا .
حاشية الشرواني  ج  6  ص 207.
( فَرْعٌ ) الِانْتِفَاعُ بِحَرِيمِ الْأَنْهَارِ كَحَافَّاتِهَا بِوَضْعِ الْأَحْمَالِ وَالْأَثْقَالِ وَجَعْلِ زَرِيبَةٍ مِنْ قَصَبٍ وَنَحْوِهِ لِحِفْظِ الْأَمْتِعَةِ فِيهَا كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ الْيَوْمَ فِي سَاحِلِ بُولَاقَ وَمِصْرَ الْقَدِيمِ وَنَحْوِهِمَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيهِ إنْ فَعَلَهُ لِلِارْتِفَاقِ بِهِ وَلَمْ يَضُرَّ بِانْتِفَاعِ غَيْرِهِ وَلَا ضَيَّقَ عَلَى الْمَارَّةِ وَنَحْوِهِمْ وَلَا عَطَّلَ أَوْ نَقَصَ مَنْفَعَةَ النَّهْرِ كَانَ جَائِزًا وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ عِوَضٍ مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ وَإِلَّا حَرُمَ وَلَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا لَوْ انْتَفَعَ بِمَحَلٍّ انْكَشَفَ عَنْهُ النَّهْرُ فِي زَرْعٍ وَنَحْوِهِ ا هـ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَإِنْ انْحَسَرَ مَاءُ النَّهْرِ عَنْ جَانِبٍ مِنْ أَرْضِهِ وَصَارَتْ مَكْشُوفَةً لَمْ تَخْرُجْ عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ كَوْنِهَا مِنْ حُقُوقِ النَّهْرِ مُسْتَحَقَّةً لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ لِلسُّلْطَانِ تَمْلِيكُهَا وَلَا تَمْلِيكُ شَيْءٍ مِنْ النَّهْرِ أَوْ حَرِيمِهِ لِأَحَدٍ وَإِنْ انْكَشَفَ الْمَاءُ عَنْهُ ; لِأَنَّهُ بِصَدَدِ أَنْ يَعُودَ إلَيْهِ نَعَمْ لَهُ دَفْعُهَا لِمَنْ يَرْتَفِقُ بِهَا حَيْثُ لَا يَضُرُّ بِالْمُسْلِمِينَ كَذَا تَحَرَّرَ مَعَ م ر فِي دَرْسِهِ بِالْمُبَاحَثَةِ فِي ذَلِكَ انْتَهَى سم ا هـ

البحر الرائق (ابن نجيم الحنفى) ج 5 ص 44
وافاد فى البزارية ان معنى التعزير اخذ المال على القول به امسك شئ من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم اليه لا ان يأخذه الحاكم لنفسه او لبيت المال كما يتوهم الظلمة اذ لا يجوز لاحد من المسلمين اخذ مال احد بغير سبب شرعي

Apa status barang sitaan tersebut?
Termasuk barang yang dighosob.
Bagaimana hukum oknum-oknum memanfaatkan barang hasil sitaan dengan tanpa seizin pemiliknya?
Hukumnya haram.

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL DINIYYAH SYURIYAH PWNU JAWA TIMUR
Di Pondok Pesantren Al Usymuni Tarate Pandian Sumenep Madura10-11 Rajab 1430 H/03-04 Juli 2009 M
Read More
LDNU SUMENEP

DILEMA WALI NIKAH ANAK ZINA


Deskripsi
Hamil di luar nikah akhir-akhir ini nampaknya telah menjadi hal biasa. Sebut saja Anton dan Tini, pasangan tersebut sudah telanjur melakukan hubungan seks di luar nikah. Demi menutupi aib keluarga, keduanya melangsungkan pernikahan setelah kandungan membesar. Sebelum enam bulan dari pernikahan, anak hasil hubungan gelap itu lahir. Masalah muncul, tatkala dua puluh tahun kemudian, sang anak yang ternyata perempuan, sebut saja Bunga beranjak dewasa dan hendak melangsungkan pernikahan. Entah karena awam tentang ilmu agama atau demi menutup rapat aibnya, Anton yang merasa sebagai bapak “biologis” Bunga serta suami sah Tini, merasa berhak menjadi wali nikah. Dan sebagaimana tradisi yang berlaku, Anton mewakilkan ijab si Bunga pada seorang naib. Akhirnya, Naib pun menikahkan Bunga, tentunya dalam akad nikahnya menyebutkan sighat taukil (misalnya: … muwakkilî)

Pertimbangan:
a.       Menyembunyikan aib perbuatan zina adalah anjuran
b.      Jika Bunga anak zina, seharusnya yang berhak menikahkan adalah Wali Hakim.

Pertanyaan:
a.       Bagaimana hukum wakalahnya?
b.      Bagaimana status pernikahan Bunga baik ketika shighat yang digunakan seperti di atas atau tidak?

Jawaban a:
Hukum wakalah dalam kasus ini terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi’i wakalah tersebut tidak sah. Sedangkan menurut Imam Hanafi hukumnya sah.

Jawaban b:
Jika hakim ketika menikahkan bertindak sebagai wakil (bukan sebagai wali ‘am), maka akadnya tidak sah. Adapun hubungan suami istri (persetubuhan wathi) yang sudah terjadi hukumnya syubhat, sehinga konsekwensinya mereka wajib diceraikan, lalu menjalani ‘iddah kemudian dinikahkan lagi secara benar.

Dasar Keputusan:
نهاية المحتاج ج 5 ص 111
(وَشَرْطُ الْمُوَكَّلِ فِيهِ أَنْ يَمْلِكَهُ الْمُوَكِّلُ) وَقْتَ التَّوْكِيلِ وَإِلَّا فَكَيْفَ يَأْذَنُ فِيهِ وَالْمُرَادُ مِلْكُ التَّصَرُّفِ فِيهِ النَّاشِئُ عَنْ مِلْكِ الْعَيْنِ تَارَةً وَالْوِلَايَةُ عَلَيْهِ أُخْرَى بِدَلِيلِ قَوْلِهِ أَوَّلَ الْبَابِ بِمِلْكٍ أَوْ وِلَايَةٍ وَلَا يُنَافِيهِ التَّفْرِيعُ الْآتِي لِأَنَّهُ يَصِحُّ عَلَى مِلْكِ التَّصَرُّفِ أَيْضًا فَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ هَذَا أَيْ الْمَتْنُ فِيمَنْ يُوَكِّلُ فِي مَالِهِ وَإِلَّا فَنَحْوُ الْوَلِيِّ وَكَّلَ مَنْ جَازَ لَهُ التَّوْكِيلُ فِي مَالِ الْغَيْرِ لَا يَمْلِكُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ لِمَا عُلِمَ مِنْ الْمَتْنِ أَنَّ الشَّرْطَ مِلْكُ مَحِلِّ التَّصَرُّفِ أَوْ مِلْكُ التَّصَرُّفِ فِيهِ عَلَى أَنَّ الْغَزِّيِّ اعْتَرَضَهُ أَعْنِي الْأَذْرَعِيَّ بِأَنَّ الشَّرْطَ مِلْكُ التَّصَرُّفِ لَا الْعَيْنِ وَمُرَادُهُ مَا قَرَّرْته أَنَّ مِلْكَ التَّصَرُّفِ يُفِيدُ مِلْكَ الْمَحِلِّ تَارَةً وَالْوِلَايَةَ عَلَيْهِ أُخْرَى وَرَدَّ بَعْضُهُمْ كَلَامَ الْغَزِّيِّ بِمَا لَا يَصِحُّ ...... وَأَلْحَقَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ الشَّرِيكَ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ شَرْطَ الْمُوَكَّلِ فِيهِ أَنْ يَمْلِكَ الْمُوَكِّلُ التَّصَرُّفَ فِيهِ حِينَ التَّوْكِيلِ أَوْ يَذْكُرُهُ تَبَعًا لِذَلِكَ أَوْ يَمْلِكَ أَصْلَهُ

الحاوى الكبير ج 10 ص 357 _358
فأما ان كان الزانية خلية وليست فراشا لأحد فمدهب الشافعي وجمهور الغقهاء ان الولد لايلحق بالزانى وان ادعاه ..... وقال ابو حنيفة إن تزوجها قبل وضعها ولوبيوم لحق به الولد وإن لم يتزوجها لم يلحق به .


KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL DINIYYAH SYURIYAH PWNU JAWA TIMUR
Di Pondok Pesantren Al Usymuni Tarate Pandian Sumenep Madura
10-11 Rajab 1430 H/03-04 Juli 2009 M
Read More